Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) memasang target semua perkebunan sawit di Indonesia harus bersertifikat ISPO atau Indonesian Sustainable Palm Oil System.

Dalam ISPO sendiri, ada 77 syarat yang harus dipenuhi pengelola perkebunan sawit sebelum mendapatkan sertifikasi yang meliputi pengelolaan kelestarian lingkungan, kelengkapan perizinan, tanggung jawab sosial, dan tanggung jawab ke pekerja.

Namun demikian, belum semua negara mengakui sertifikasi ISPO yang dikeluarkan pemerintah, salah satunya Uni Eropa.

Dirjen Perkebunan Kementan, Bambang, mengungkapkan ISPO sendiri masih terbilang baru. Namun sertifikasi terus diperluas sebagai bukti perkebunan sawit Indonesia dijalankan dengan pengelolaan yang baik, terutama yang menyangkut aspek lingkungan.

"Bukan tidak diakui, ini upaya Indonesia untuk meyakinkan pasar internasional. Bahwa kelapa sawit dilaksanakan dengan tata kelola dan kaidah teknis yang baik, tidak mempekerjakan ibu hamil dan anak di bawah umur. Untuk membuktikan bahwa sawit kita dilaksanakan dengan ramah lingkungan," katanya ditemui di Kementan, Jakarta, Senin (29/8/2017).

Soal masih belum sepenuhnya diakui di luar negeri, menurutnya, hal tersebut malah semakin menguatkan komitmen pemerintah agar ISPO semakin diperluas. Saat ini baru 16,7% dari total 11,9 juta hektar perkebunan sawit yang sudah bersertifikat ISPO.

"Kelapa sawit kita sebenarnya sudah dilaksanakan dengan upaya ramah lingkungan. Ada pihak-pihak tertentu yang mungkin melaksanakan dengan tidak baik, tapi kita akan buktikan dengan sertifikasi ISPO," ujar Bambang.

Dia menyebut, malahan sawit berperan dalam menutup lahan yang selama ini terlantar lantaran maraknya illegal logging.

"Sebenarnya sawit sudah baik, bekas illegal logging sawit masuk, sehingga menghasilkan TBS (tandan buah segar) yang diolah jadi CPO, menambah besar ke pemasukan negara, bahkan limbahnya bisa jadi energi listrik. Bisa memberikan kontribusi ekonomi bagi negara," jelas Bambang.